Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat meluncurkan sejumlah program besar yang disebut sebagai jalan menuju kebangkitan ekonomi nasional. Mulai dari proyek ketahanan pangan di Papua, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembentukan Koperasi Merah Putih di berbagai desa.
Di atas kertas, semua program tersebut terdengar menjanjikan. Ketahanan pangan diklaim akan memperkuat swasembada nasional. Program MBG disebut mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan membantu ekonomi lokal. Sementara Koperasi Merah Putih digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Namun pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar untuk rakyat? Ataukah hanya proyek jumbo yang ujung-ujungnya menjadi ladang bancakan anggaran?
Publik mulai menaruh curiga. Sebab pola yang terlihat di lapangan bukan lagi sekadar pembangunan, melainkan aroma proyek yang terlalu dipaksakan dengan anggaran fantastis tetapi minim kesiapan dan pengawasan. Banyak proyek berjalan terburu-buru, sementara mekanisme kontrol dan transparansi justru lemah.
Proyek ketahanan pangan di Papua misalnya, menuai sorotan karena dikhawatirkan mengulang kegagalan proyek food estate sebelumnya. Hutan dibuka besar-besaran, tanah adat terancam hilang, tetapi hasil konkret bagi masyarakat lokal belum terlihat jelas. Yang muncul justru kekhawatiran bahwa proyek ini hanya menjadi pintu masuk kepentingan korporasi dan elite tertentu.
Hal serupa juga mulai disorot dalam program MBG. Dengan nilai anggaran yang sangat besar, publik bertanya siapa yang akan menikmati keuntungan terbesar dari rantai pengadaan makanan tersebut. Jangan sampai program yang seharusnya menyelamatkan generasi bangsa malah berubah menjadi ajang pembagian proyek kepada kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.
Begitu pula dengan pembentukan Koperasi Merah Putih. Program yang seharusnya memperkuat ekonomi rakyat itu justru dipertanyakan arah dan konsepnya. Banyak pihak menilai koperasi tidak bisa dibangun secara instan hanya demi memenuhi target politik. Tanpa kesiapan SDM, sistem pengawasan, dan modal usaha yang jelas, koperasi hanya akan menjadi papan nama tanpa aktivitas nyata.
Yang paling berbahaya adalah ketika proyek-proyek besar dibungkus dengan narasi nasionalisme dan kepentingan rakyat, tetapi di belakangnya justru sarat kepentingan politik dan potensi korupsi. Sejarah Indonesia sudah terlalu sering menunjukkan bagaimana proyek berskala besar akhirnya menjadi ladang memperkaya segelintir elite.
Rakyat tentu tidak anti pembangunan. Tetapi rakyat berhak mempertanyakan: siapa yang benar-benar diuntungkan dari proyek-proyek ini? Apakah petani kecil? Apakah masyarakat desa? Ataukah hanya kontraktor, broker proyek, dan jaringan kekuasaan?
Jika pemerintah serius ingin membangun bangsa, maka transparansi harus dibuka seluas-luasnya. Pengawasan publik harus diperkuat. Audit anggaran harus dilakukan secara ketat. Sebab tanpa itu, proyek strategis nasional hanya akan dikenang sebagai proyek strategis bagi elite, bukan bagi rakyat.
Jika pemerintah serius ingin membangun bangsa, maka transparansi harus dibuka seluas-luasnya. Pengawasan publik harus diperkuat. Audit anggaran harus dilakukan secara ketat. Sebab tanpa itu, proyek strategis nasional hanya akan dikenang sebagai proyek strategis bagi elite, bukan bagi rakyat.
