JejakPengabdian — Pembentukan provinsi baru di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Prosesnya diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi hingga peraturan pemerintah, dengan tujuan menjamin efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Secara konstitusional, ketentuan mengenai pembentukan daerah otonom, termasuk provinsi, diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi atas kabupaten dan kota, dengan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang.
Aturan teknis mengenai pembentukan provinsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Hingga saat ini, PP tersebut masih menjadi rujukan utama dalam proses pemekaran wilayah.
Dalam ketentuan tersebut, pembentukan provinsi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Dari sisi administratif, diperlukan persetujuan DPRD dan kepala daerah kabupaten/kota yang akan tergabung, persetujuan DPRD provinsi induk, serta persetujuan gubernur provinsi induk. Selain itu, aspirasi masyarakat juga harus dibuktikan secara formal melalui dokumen resmi.
Sementara itu, dari aspek teknis, pemerintah melakukan kajian mendalam terkait kemampuan ekonomi daerah, potensi wilayah, kondisi sosial budaya dan politik, jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali pemerintahan, hingga aspek pertahanan dan keamanan. Kajian ini disusun dalam bentuk naskah akademik dan studi kelayakan.
Adapun dari sisi fisik kewilayahan, pembentukan provinsi baru mensyaratkan paling sedikit terdiri atas lima kabupaten atau kota, memiliki batas wilayah yang jelas, serta menetapkan lokasi ibu kota provinsi.
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, usulan pembentukan provinsi diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. Selanjutnya, pemerintah bersama DPR RI dan DPD RI membahas usulan tersebut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU). Apabila RUU disetujui, maka akan disahkan menjadi undang-undang pembentukan provinsi.
Meski demikian, pemerintah saat ini masih menerapkan kebijakan moratorium pemekaran daerah. Artinya, pembentukan provinsi baru hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang dinilai memiliki kepentingan strategis nasional.
Dengan demikian, pembentukan provinsi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan membutuhkan dukungan politik, kesiapan daerah, serta komitmen pemerintah pusat demi tercapainya tujuan utama otonomi daerah, yakni meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
