Rusli Sunali Desak Tambah Kuota BBM Subsidi Sulsel, Sebut Antrean SPBU Capai 3 Jam

Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali saat RDP pembahasan distribusi BBM dan LPG subsidi Pertamina dan Polda Sulsel di Makassar, Senin (18/8).

 

MAKASSAR – Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PPP, Rusli Sunali, mendesak pemerintah pusat segera menambah kuota BBM dan LPG subsidi untuk wilayah Sulsel. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel bersama PT Pertamina Patra Niaga dan Polda Sulsel, Senin (18/8), sebagai solusi utama mengatasi antrean panjang di SPBU yang bisa mencapai tiga jam akibat ketidakseimbangan antara kuota tersedia dan tingkat konsumsi masyarakat.

Rusli mengapresiasi langkah kepolisian dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan energi bersubsidi. Menurutnya, upaya penegakan hukum tersebut menjadi harapan warga Sulsel agar distribusi BBM dan LPG subsidi berjalan lebih tertib serta tepat sasaran. Namun, ia menegaskan bahwa penindakan saja tidak cukup menyelesaikan akar masalah kelangkaan di lapangan.

Menurut Rusli, kelangkaan BBM subsidi tidak hanya disebabkan oleh pelanggaran, melainkan juga lonjakan kebutuhan riil masyarakat. Ia menyebut peningkatan mobilitas kendaraan, perjalanan lintas provinsi, momentum hari raya, hingga kebutuhan petani turut mendorong konsumsi melampaui alokasi yang ada. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring bertambahnya aktivitas ekonomi di Sulsel.

Ketidakseimbangan antara kuota dan konsumsi berdampak langsung pada pelayanan di SPBU. Rusli mengaku sering mendapati antrean kendaraan yang berlangsung berjam-jam saat mengunjungi daerah.

"Kalau kita ke daerah dan berantre, bersyukur kalau cuma satu jam. Tapi terkadang bisa tiga jam kita antre," ujarnya.

Rusli menekankan bahwa penambahan kuota adalah solusi fundamental yang harus diperjuangkan, mengingat aspek pencegahan dan penindakan sudah dijalankan aparat. Ia meminta Komisi D DPRD Sulsel membawa isu ini kepada pemerintah pusat agar penetapan kuota mempertimbangkan kondisi riil di setiap kabupaten/kota. Langkah ini dinilai krusial untuk mengimbangi kenaikan konsumsi sekaligus mengurangi beban antrean yang masih terjadi di sejumlah wilayah.