 |
| Rusli Sunali S.Pd, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel di kantor sementara DPRD Sulsel. |
Makassar, Jejak Pengabdian – Aspirasi masyarakat Kabupaten Luwu kembali disuarakan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Anggota DPRD Sulsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu Raya, Rusli Sunali, meminta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel segera mengevaluasi kondisi ruas jalan provinsi di Desa Dampan, yang merupakan jalur penghubung Bua–Toraja.
Permintaan tersebut disampaikan Rusli dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Rabu (15/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Rusli menegaskan bahwa persoalan ruas jalan tersebut bukan hal baru. Menurutnya, aspirasi masyarakat Desa Dampan telah beberapa kali ia sampaikan dalam forum resmi DPRD, namun hingga kini belum ada solusi yang mampu menjawab permasalahan di lapangan.
"Saya sudah tiga kali menyampaikan persoalan ini dalam rapat. Bahkan sejak kepala dinas sebelumnya. Sampai sekarang masyarakat masih mengeluhkan kondisi jalan tersebut," kata Rusli.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, kondisi trase jalan yang ada dinilai menyulitkan kendaraan untuk melintas karena berada di kawasan dengan kontur yang cukup terjal. Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain maupun jalur jalan yang telah ditetapkan.
Rusli juga mendorong agar setiap perencanaan pembangunan infrastruktur melibatkan masyarakat setempat. Menurutnya, warga yang sehari-hari menggunakan akses tersebut memiliki pemahaman terhadap kondisi lapangan sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah.
"Masyarakat tentu lebih mengetahui kondisi di lapangan. Aspirasi mereka harus menjadi bahan pertimbangan agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan persoalan baru," ujarnya.
Selain meminta evaluasi, Rusli juga mengingatkan pentingnya aspek keselamatan pengguna jalan. Ia mengaku menerima laporan bahwa telah terjadi beberapa kecelakaan di ruas tersebut sehingga pemerintah perlu segera mengambil langkah penanganan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Andi Ihsan, menyatakan pihaknya akan meninjau langsung kondisi jalan di Desa Dampan. Menurutnya, evaluasi tersebut akan menjadi bagian dari penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2027.
"Kami akan melakukan peninjauan lapangan. Jika berdasarkan hasil kajian ruas tersebut memang perlu dievaluasi, tentu akan menjadi perhatian kami dalam penyusunan program selanjutnya," ujar Andi Ihsan.
Rusli berharap hasil evaluasi nantinya dapat menghasilkan solusi terbaik bagi masyarakat, sehingga ruas jalan penghubung Bua–Toraja dapat berfungsi dengan baik, aman dilalui, serta mampu mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya harus selesai secara fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menggunakannya setiap hari. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan pemerintah benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.