Makassar, Sulawesi Selatan – Penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM) untuk menentukan status desa – sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri – tengah menuai kontroversi. Keraguan muncul terkait validitas data yang menjadi dasar penentuan status tersebut, mengingat pengisian data IDM dilakukan oleh perangkat desa sendiri. Akibatnya, muncul pertanyaan: seberapa akuratkah status desa yang ditentukan oleh IDM sebagai ukuran kemajuan sesungguhnya?
Sistem IDM yang mengandalkan pelaporan perangkat desa membuka peluang terjadinya manipulasi data. Motivasi untuk mendapatkan status desa yang lebih baik, misalnya untuk mengakses dana pembangunan, dapat mendorong perangkat desa untuk melaporkan data yang tidak sepenuhnya akurat, bahkan fiktif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa status desa yang tertera tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Di beberapa daerah, terdapat laporan perbedaan yang signifikan antara status desa berdasarkan IDM dengan kondisi desa sebenarnya. Desa yang secara administratif tercatat sebagai "maju" justru masih mengalami berbagai permasalahan mendasar, seperti akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, infrastruktur yang buruk, serta kemiskinan yang masih tinggi. Sebaliknya, desa yang tergolong "tertinggal" mungkin memiliki potensi yang terabaikan karena kurangnya akses informasi dan pendampingan.
Sistem IDM, meski bertujuan baik untuk memetakan kondisi desa dan mengarahkan pembangunan yang tepat sasaran, ternyata memiliki kelemahan struktural. Kepercayaan penuh pada data yang dilaporkan oleh perangkat desa tanpa adanya mekanisme verifikasi dan pengawasan yang ketat, menciptakan celah bagi manipulasi data dan distorsi informasi.
Para ahli pemerintahan desa menyarankan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam pengumpulan dan verifikasi data IDM. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat desa secara langsung dalam proses pengumpulan data juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan akurasi dan validitas informasi. Status desa semestinya menjadi cerminan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar angka-angka dalam laporan yang rawan manipulasi. Tanpa perbaikan sistem, status desa berdasarkan IDM akan tetap menjadi ukuran yang dipertanyakan keakuratannya.
