LUWU – Pengadaan mesin absensi elektronik atau ceklok untuk kantor desa se-Kabupaten Luwu menjadi sorotan. Pasalnya, harga yang disebut mencapai Rp7.000.000 per unit dinilai terlalu tinggi, sementara harga perangkat ceklok sejenis diperkirakan maksimal berada di kisaran Rp1.300.000.
Selain persoalan harga, mekanisme pengadaan tersebut juga menimbulkan tanda tanya di kalangan pemerintah desa. Hingga kini, belum diketahui secara jelas siapa pihak yang bertindak sebagai pelaksana pengadaan maupun bagaimana mekanisme penetapan harga barang tersebut.
Informasi yang beredar di kalangan aparat desa menyebutkan bahwa pengadaan ceklok tersebut merupakan instruksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu. Bahkan, perangkat desa mengaku bahwa pembelian ceklok tersebut diwajibkan melalui arahan DPMD.
"Itu perintah," ujar salah seorang perangkat desa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Kondisi tersebut disebut membuat sejumlah pemerintah desa kebingungan, bukan hanya terkait tingginya harga pembelian, tetapi juga mengenai pos anggaran dan mekanisme pencatatan pengeluaran dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Pemerintah desa mempertanyakan bagaimana pengadaan tersebut harus dimasukkan dalam laporan realisasi APBDes agar sesuai dengan klasifikasi belanja, ketentuan pengelolaan keuangan desa, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
Perbedaan harga yang disebut mencapai Rp5,7 juta per unit dibandingkan harga pembanding sekitar Rp1,3 juta juga perlu mendapatkan penjelasan. Sebab, kewajaran harga pengadaan barang pemerintah semestinya didasarkan pada spesifikasi, kualitas, kelengkapan, dan hasil survei harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Luwu dan pihak berwenang lainnya untuk menelusuri persoalan tersebut. Pemeriksaan diharapkan mencakup dasar kebijakan pengadaan, sumber anggaran, pihak pelaksana, mekanisme pembelian, kewajaran harga, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggarannya.
Jika benar terdapat kewajiban pembelian melalui instruksi instansi tertentu, masyarakat juga meminta agar dasar tertulis dan mekanisme pelaksanaannya dibuka secara transparan kepada pemerintah desa.
Pengadaan barang untuk kebutuhan kantor desa pada prinsipnya harus mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan desa.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari DPMD Kabupaten Luwu terkait informasi dugaan instruksi pengadaan, penetapan harga Rp7 juta per unit, maupun pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada DPMD Kabupaten Luwu serta pihak-pihak terkait guna memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

