Serangan Terorganisir di Media Sosial: Aksi Tutup Jalan Rakyat Luwu Raya Dihantam Bullying Akun Luar Daerah dan Diduga Titipan Elit

Baca Juga

Aksi unjuk rasa rakyat Luwu Raya menutup jalan menuntut pembentukan Provinsi Luwu Raya diserang bullying dan penolakan di media sosial oleh akun luar daerah dan akun anonim diduga titipan elit

Aksi unjuk rasa rakyat Luwu Raya yang disertai penutupan jalan demi menuntut pembentukan Provinsi Luwu Raya kini tak hanya berhadapan dengan pembiaran negara, tetapi juga dengan serangan terorganisir di ruang digital. Media sosial dipenuhi hujatan, bullying, dan provokasi yang secara masif menyerang legitimasi gerakan rakyat tersebut.

Ironisnya, penolakan paling bising justru datang bukan dari masyarakat Luwu Raya, melainkan dari akun-akun yang teridentifikasi berasal dari luar wilayah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Lebih mencurigakan lagi, munculnya akun-akun anonim tanpa identitas jelas yang aktif secara serempak, dengan narasi seragam dan cenderung mengadu-domba.

Pola ini memunculkan dugaan kuat bahwa serangan digital tersebut bukan reaksi spontan publik, melainkan bagian dari operasi opini yang diduga dititipkan oleh elit tertentu yang selama ini diuntungkan oleh status quo dan menolak lahirnya Provinsi Luwu Raya.

“Ada upaya sistematis untuk membungkam suara rakyat. Ketika aspirasi tidak bisa dihentikan di lapangan, maka media sosial dijadikan medan perang baru,” ungkap salah satu tokoh pemuda Luwu Raya.

Narasi yang dibangun akun-akun tersebut cenderung menyederhanakan persoalan dengan menuduh massa aksi egois, perusak ekonomi, bahkan melontarkan ancaman bernuansa kebencian. Padahal, aksi penutupan jalan adalah bentuk tekanan politik terakhir setelah puluhan tahun jalur konstitusional ditempuh tanpa kepastian dari pemerintah pusat.

Aktivis pemekaran menilai, penyerangan karakter terhadap rakyat Luwu Raya adalah bentuk ketakutan politik. Pembentukan provinsi baru berarti redistribusi kekuasaan, anggaran, dan kewenangan—sesuatu yang jelas mengancam kepentingan elit lama di tingkat provinsi induk.

“Yang diserang bukan jalan yang ditutup, tapi keberanian rakyat menuntut haknya. Karena jika Luwu Raya berdiri, peta kekuasaan berubah,” tegasnya.

Masyarakat Luwu Raya menegaskan, perjuangan ini bukan tindakan anarkis, melainkan ekspresi kekecewaan kolektif akibat negara yang terlalu lama menunda keadilan wilayah. Bullying digital, fitnah, dan intimidasi tidak akan menghentikan tuntutan yang lahir dari sejarah panjang marginalisasi.

Bagi rakyat Luwu Raya, satu hal kini semakin jelas: ketika suara rakyat mulai mengguncang kepentingan elit, maka serangan akan datang dari segala arah—termasuk dari akun-akun bayangan di media sosial.