 |
| BPJS Ketenagakerjaan |
Sejumlah tenaga pendamping desa di Sulawesi Selatan mengeluhkan potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan setiap bulan tanpa kejelasan. Dana tersebut dipotong langsung dari rekening mereka oleh pihak yang mengaku mewakili BPJS, namun ironisnya, mereka tidak menerima kartu BPJS, baik digital maupun fisik. Lebih mengejutkan lagi, pengecekan melalui aplikasi JMO menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Setiap bulan gaji kami dipotong untuk iuran BPJS, tapi kartu BPJS-nya tidak pernah kami terima. Setelah dicek di aplikasi JMO, ternyata kami tidak terdaftar sebagai peserta," ungkap salah seorang tenaga pendamping desa yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku khawatir dengan potongan iuran yang dilakukan tanpa kejelasan status kepesertaannya.
Ketidakjelasan ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendamping desa. Mereka menuntut kejelasan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait potongan iuran yang dilakukan tanpa disertai bukti kepesertaan yang valid. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait permasalahan ini. Pihak berwenang diharapkan segera menyelidiki kasus ini untuk melindungi hak-hak para tenaga pendamping desa. Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan para pendamping desa dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pengelolaan dana tersebut.
