Luwu – Sejumlah masyarakat menyoroti pola pembangunan di desa yang dinilai masih belum seimbang. Pemerintah desa dianggap hanya menjadi penonton dalam perencanaan pembangunan dan lebih mengutamakan proyek infrastruktur semata yang dinilai sarat dengan kepentingan keuntungan.
Kondisi ini memicu keresahan warga, karena pembangunan desa seharusnya tidak hanya berorientasi pada fisik, melainkan juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup.
“Setiap tahun yang muncul dalam Musyawarah Desa kebanyakan hanya usulan pembangunan jalan, jembatan, atau drainase. Sementara program pemberdayaan masyarakat, pengentasan stunting, pelatihan usaha kecil, hingga pengelolaan lingkungan masih minim perhatian,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.
Para warga menilai, perbaikan tata kelola desa menjadi sangat penting. Transparansi penggunaan anggaran, partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa, serta pengawasan dari BPD harus diperkuat agar pembangunan tidak hanya sekadar proyek.
Selain itu, perangkat desa juga didorong untuk meningkatkan kapasitas dalam menyusun perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar proyek infrastruktur.
“Pembangunan infrastruktur memang penting, tapi seharusnya diselaraskan dengan kebutuhan jangka panjang. Misalnya, jalan dibangun untuk mempermudah distribusi hasil pertanian, atau jaringan internet desa untuk menunjang pendidikan anak-anak,” tambahnya.
Masyarakat berharap, pemerintah desa ke depan bisa mengubah pola pikir pembangunan dari sekadar proyek menjadi pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Dengan demikian, dana desa yang setiap tahun dikucurkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
