Luwu — Wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali mengemuka. Namun di balik menguatnya isu tersebut, muncul kritik dari masyarakat terkait ketimpangan suara antar daerah. Dorongan paling lantang dinilai datang dari Kabupaten Luwu Utara, sementara Kabupaten Luwu, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Timur dinilai masih pasif.
Sorotan tersebut disampaikan Hasyim dari Lembaga Inspirasi Nawa Cita Indonesia Timur. Menurutnya, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak bisa bertumpu pada satu daerah saja, karena membutuhkan kesatuan sikap dan langkah politik dari seluruh wilayah yang tergabung di dalamnya.
“Fakta di lapangan menunjukkan suara paling keras justru datang dari Luwu Utara. Sementara tiga daerah lainnya cenderung duduk dan diam. Ini tentu menjadi tanda tanya besar,” ujar Hasyim, Rabu (7 Januari 2026).
Ia menegaskan, secara historis dan administratif, Kabupaten Luwu seharusnya menjadi motor utama dalam mendorong pembentukan Provinsi Luwu Raya. Pasalnya, Luwu merupakan daerah induk yang memiliki peran strategis dalam pemenuhan syarat pembentukan provinsi baru.
Lebih lanjut, Hasyim menyoroti pentingnya pemekaran Kabupaten Luwu melalui pembentukan Luwu Tengah (Wilayah Walmas) sebagai prasyarat krusial. Menurutnya, tanpa pemekaran tersebut, pembentukan Provinsi Luwu Raya berpotensi terkendala secara regulatif.
“Kalau bicara syarat pembentukan provinsi, maka Kabupaten Luwu wajib lebih dulu dimekarkan. Pembentukan Luwu Tengah di wilayah Walmas bukan sekadar aspirasi masyarakat, tetapi kebutuhan administratif yang menentukan,” tegasnya.
Hasyim juga mengingatkan bahwa dominasi suara dari satu kabupaten tidak akan cukup kuat mendorong pemerintah pusat mengambil keputusan strategis. Diperlukan komitmen politik kolektif, dokumen perencanaan yang matang, serta kesiapan daerah dalam hal fiskal dan sumber daya manusia.
“Masyarakat menunggu sikap tegas Kabupaten Luwu. Jika daerah induk terus diam, maka wacana Provinsi Luwu Raya berisiko kembali menjadi isu musiman tanpa kepastian,” tutup Hasyim.
